Bassra dan Tantangan Korupsi: Mewujudkan Provinsi Madura yang Bersih dan Bermartabat💪

Upaya pembentukan Provinsi Madura yang digalakkan Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) patut diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar kolektif untuk memperoleh kemandirian administratif dan penguatan identitas kedaerahan. 

Pertemuan itu digelar bersama para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura pada 24 Mei 2025 mencerminkan keseriusan gerakan ini.

Namun, ada hal yang tak kalah mendesak untuk diperhatikan: maraknya praktik korupsi yang menodai wajah Madura. 

Ironisnya, di tengah semangat pemekaran ini, Bassra seolah belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap pemberantasan korupsi. 

Padahal, kasus-kasus korupsi yang menjerat politisi, pejabat daerah, dan tokoh publik telah mencederai kepercayaan masyarakat secara mendalam.

Sebagai lembaga yang lahir dari kultur pesantren dan nilai-nilai keislaman, Bassra semestinya menyadari bahwa perjuangan membangun Madura tak cukup dengan pembentukan provinsi semata. 

Lebih dari itu, perjuangan harus disertai dengan misi moral: memerangi korupsi, membangun kesadaran etis, dan menciptakan kepemimpinan yang bersih.

Madura adalah tanah para kiai, santri, dan ulama. Ketika praktik korupsi dibiarkan tumbuh tanpa perlawanan berarti dari institusi keagamaan, maka yang dirugikan bukan hanya pembangunan fisik, tepi juga warisan nilai agama yang selama ini dijunjung tinggi. 

Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap prinsip keadilan yang menjadi ruh ajaran Islam.

Sudah saatnya Bassra tidak hanya menjadi motor penggerak pemekaran, namun juga tampil sebagai garda terdepan dalam membentuk budaya anti-korupsi. 

Seruan moral yang lahir dari para ulama memiliki kekuatan besar untuk menggugah hati para pemimpin, menginspirasi masyarakat, dan menumbuhkan rasa malu dalam melakukan tindakan tercela.

Jika cita-cita Provinsi Madura ingin diwujudkan secara utuh, maka perjuangan itu harus dibarengi dengan tekad untuk membersihkan rumah sendiri. 

Provinsi Madura bukan sekadar entitas administratif baru, namun harus jadi simbol daerah yang berdaulat, bersih, dan bermartabat. 

Di sinilah peran Bassra menjadi amat krusial, bukan sekadar sebagai penggerak politik, tapi sebagai penjaga nurani Madura. [Surya]