Apoy Madura

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sudah menetapkan regulasi baru terkait tunjangan sertifikasi guru honorer untuk tahun anggaran 2025.  Ketetapan ini diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025.  Sebagai sebuah pedoman resmi, juknis ini menjadi acuan teknis dalam penyaluran dan pencabutan tunjangan sertifikasi guru honorer.  Kendati keberadaannya penting sebagai pijakan administratif, kebijakan ini tetap menyisakan ruang untuk dikritisi secara konstruktif. Beda Jalur, Beda Perlakuan Satu hal yang mencolok dari juknis ini adalah perbedaan perlakuan antara guru honorer dan guru ASN (baik PNS maupun PPPK) dalam hal penerimaan tunjangan sertifikasi.  Perbedaan ini tentu berangkat dari perbedaan status kepegawaian, tapi perlu dipertanyakan apakah perbedaan tersebut adil jika dikaitkan dengan beban kerja.  Banyak guru honorer yang sudah lama mengabdi tanpa kejelasan status, tapi tetap menjalankan t...

Genderang perang terhadap koruptor mulai ditabuh Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).  Dalam riuh rendah politik yang sering kali meninabobokan nurani publik, pernyataan keras Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, hadir bagai petir di siang hari. Ketika seorang menteri bersuara lantang atas dugaan korupsi di institusinya sendiri, itu bukan hanya soal retorika, tapi refleksi tentang betapa dalamnya luka yang ditimbulkan oleh pengkhianatan terhadap rakyat. Kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Madura, membuka aib lama yang terulang: program rakyat untuk mendongkrak kesejahteraan, malah dijadikan ladang bancakan.  Sumenep, yang mendapat alokasi terbesar BSPS hingga Rp109 miliar, kini justru jadi pusat skandal. Ironis dan menyedihkan. Yang membedakan kasus ini dengan  lakon korupsi lainnya adalah respons menterinya. Ara tidak bermain aman, tidak sembunyi di balik prosedur.  Ia justru tampil sebaga...

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap dugaan korupsi besar dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, dengan nilai anggaran mencapai Rp109 miliar.  Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, menyampaikan keprihatinannya atas penyalahgunaan dana yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu, dan menegaskan bahwa pengusutan akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu.  Itulah kutipan berita dari berbagai media online di Kabupaten Sumenep sejak Mei 2025.  Sumenep menjadi kabupaten penerima BSPS terbesar se-Indonesia. Ironisnya, kepercayaan hebat dari pemerintah pusat justru diduga dikhianati.  Ini bukan sekadar kasus korupsi, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi dan nurani. Yang menyakitkan, apakah rakyat kecil kembali harus menjadi korban atas nama pembangunan yang hanya indah di atas kertas? Rakyat butuh rumah. Tapi lebih dari itu, rakyat butuh kea...

SUMENEP - Seorang warga Dusun Bukakak, Desa Ellak Daya, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, bernama Afandi, melaporkan dugaan kelalaian proyek pembangunan Tebing Pengendali Banjir di Dusun Toros, Desa Babbalan, kepada Kepolisian Resor Sumenep. Selasa (27/5/2025).  Laporan tersebut menyusul terjadinya longsor besar yang mengancam keselamatan warga dan merusak akses jalan utama desa. Proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut melibatkan dua kontraktor, yakni CV Cendana Indah dengan nilai kontrak sekitar Rp 6,67 miliar dan PT Diatasa Jaya Mandiri dengan nilai kontrak mencapai Rp 19 miliar. Namun, menurut Afandi, proyek yang dilaksanakan oleh dua perusahaan tersebut terindikasi dikerjakan tanpa memperhatikan aspek analisis dampak lingkungan (AMDAL), dan bahkan menghilangkan struktur bronjong sungai yang sebelumnya ada. Akibatnya, pada Rabu, 14 Mei 2025, terjadi longsor di ujung selatan tebing yang dibangun, memutus akses jalan utama warga Desa Ba...

Pernyataan keras datang dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, akrab disapa Ara, yang mengungkap dugaan korupsi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep.  Nilainya tak main-main: Rp109 miliar. Sebuah jumlah yang seharusnya menjadi tumpuan harapan bagi ribuan rakyat miskin untuk memiliki hunian yang layak. Tapi apa lacur, uang miliaran rupiah dikorupsi oleh oknum-oknum yang tak bermoral. Keberanian Ara bukan pada penyebutan siapa pengusulnya, melainkan pada ketegasan sikapnya: bahwa siapa pun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban.  Ini adalah langkah yang jarang terjadi di negeri ini, seorang pejabat publik menguliti praktik busuk di dalam sistem yang selama ini tampak rapi.  BSPS bukanlah sekadar proyek. Ini adalah nyawa bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini hidup dalam rumah yang nyaris rubuh, dinding berlubang, lantai tanah, atap bocor.  Tapi ketika dana sebesar itu diduga d...

Langkah berani yang diambil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, dalam mengungkap dugaan korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep pantas diacungi jempol.  Bahkan hal ini layak dijadikan tonggak baru dalam pemberantasan korupsi di sektor perumahan rakyat. Bagaimana tidak? Dengan anggaran fantastis sebesar Rp109 miliar, Sumenep tercatat sebagai penerima BSPS terbesar di Indonesia.  Bantuan ini sejatinya ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah layak huni.  Masing-masing penerima mendapatkan Rp20 juta, dengan perincian Rp2,5 juta untuk upah tukang dan Rp17,5 juta untuk material bangunan.  Tatkala dana sebesar itu justru diduga diselewengkan para oknum yang semestinya jadi pelayan rakyat, maka kerusakan moral tak bisa dibiarkan. Ara secara terbuka menyebut adanya dugaan korupsi luar biasa dalam program ini.  Lebih penting, ia tidak menutup...

Langkah berani Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara dalam membongkar dugaan korupsi pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep, patut diapresiasi.  Dengan anggaran mencapai Rp109 miliar (terbesar se-Indonesia dalam konteks BSPS), kasus ini bukanlah persoalan kecil.  Program ini seharusnya jadi solusi nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah layak huni.  Tapi, jika benar dana ini justru menjadi bancakan para oknum, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita keadilan sosial.  Ara secara terbuka menyatakan bahwa ia mengetahui program ini berasal dari aspirasi para anggota DPR, DPD, dan kepala daerah.  Tapi, transparansi Ara dalam menyebutkan adanya dugaan korupsi di balik program ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap praktik penyimpangan. Siapa pun orangnya yang terlibat pasti akan disikat dengan hukum.  Ini adalah sikap yang langka di te...

Pernyataan tegas Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait dugaan korupsi dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep patut diapresiasi.  Di tengah kegelisahan masyarakat atas maraknya korupsi yang menyasar anggaran untuk rakyat kecil, sikap konfrontatif seperti ini menunjukkan semangat reformasi birokrasi sesungguhnya. Karena nilai anggaran mencapai Rp109 miliar, dan Sumenep tercatat sebagai penerima BSPS terbesar di Indonesia.  Jika benar dana bantuan sebesar Rp 20 juta per rumah, yang seharusnya meringankan beban masyarakat miskin, justru dikorupsi oknum tak bermoral, maka ini adalah wujud pengkhianatan. Pernyataan Ara bahwa ia telah mengantongi data, merupakan sinyal kuat bahwa kementerian di bawah kepemimpinannya tidak akan menoleransi praktik-praktik kotor, walau melibatkan jaringan kekuasaan.  Ia menegaskan bahwa dirinya adalah bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo yang berkomitmen melawan korupsi,...

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang belum memiliki rumah layak huni.  Dengan jumlah penerima yang cukup signifikan, mencapai 611 orang dan tersebar di sepuluh desa, program ini memiliki peran besar dalam memperbaiki taraf hidup warga. Setiap penerima BSPS memperoleh bantuan sebesar Rp 20 juta, yang terdiri dari Rp 2,5 juta untuk upah tukang dan Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan.  Dalam implementasinya, program ini seharusnya dilaksanakan dengan asas keadilan, transparansi, dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Tapi, adanya pemeriksaan yang dilakukan penyelidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap para kepala desa penerima program dan fasilitator BSPS pada Rabu (21/5), serta pemeriksaan terhadap para penerima bantuan pada Kamis dan Jumat (22–23/5), memunculkan dugaan kuat bahwa telah terjadi penyelewengan. Jika dugaan tersebut terbuk...

Masyarakat Madura, khususnya warga Kabupaten Sumenep, kini menaruh atensi terhadap PT Garam, BUMN yang bergerak di bidang produksi garam nasional.  Penyebabnya lantaran menyusul banjir yang melanda jalur utama penghubung Sumenep-Pamekasan, yang tidak hanya mengganggu arus transportasi tapi juga aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, secara tegas menyampaikan kritik keras kepada PT Garam.  Beliau menilai perusahaan pelat merah tersebut belum menunjukkan sikap kooperatif dan tanggap dalam menangani permasalahan banjir yang berdampak besar terhadap warganya.  Kritik ini tidak dilontarkan tanpa alasan. Di kawasan terdampak, terdapat lahan milik PT Garam yang diduga menjadi salah satu faktor memperparah banjir akibat buruknya sistem drainase dan alih fungsi lahan yang kurang terkendali. Publik pun menilai kritik Bupati Sumenep sebagai hal yang wajar dan perlu.  Banyak warga merasa bahwa PT Garam, sebagai perusahaan milik...

Masyarakat dan pemerintah daerah kembali dihadapkan pada persoalan serius terkait penanganan banjir yang melanda jalur utama penghubung Sumenep-Pamekasan.  Di tengah upaya percepatan normalisasi akses jalan dan mitigasi dampak banjir, sorotan tajam mengarah pada PT Garam (Persero), BUMN yang dinilai belum menunjukkan fleksibilitas dan sikap kooperatif dalam merespons situasi darurat ini. Salah satu suara paling lantang datang dari Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, yang menyayangkan sikap kaku PT Garam.  Beliau menilai perusahaan pelat merah itu kurang tanggap dan tidak cepat merespons urgensi penanganan banjir yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, termasuk kelumpuhan transportasi dan perekonomian lokal. "Ini bukan hanya soal aset, tapi soal kepentingan publik yang lebih luas. Kita perlu tindakan nyata, bukan alasan administratif yang berlarut-larut," tegas Fauzi dalam pernyataannya. Menanggapi kritik tersebut, PT Garam mengeluarkan klarifikasi resmi melalu...

Berawal dari kritik tajam Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo terhadap PT Garam, beliau menilai perusahaan pelat merah itu belum menunjukkan sikap kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir yang berdampak besar pada aktivitas masyarakat. Kemudian kritik lain bermunculan terhadap PT Garam, menggelinding bebas. Tidak berhenti pada persoalan penanganan banjir saja. Di tengah sorotan publik, muncul pula kegelisahan lama yang kembali mencuat: dominasi tenaga kerja dari luar daerah di tubuh perusahaan ini. Warga Sumenep sudah lama merasa hanya menjadi penonton di tanah sendiri.  Kendati PT Garam beroperasi di wilayah mereka, sebagian besar posisi strategis dan pekerjaan tetap justru diisi oleh orang luar.  Sementara itu, kebanyakan masyarakat lokal hanya mendapat peran sebagai buruh atau tenaga kerja bawahan dengan penghasilan tidak sebanding. “Kami hanya dijadikan kuli, kerja di lapangan. Yang di kantor, yang dapat gaji tetap, kebanyakan orang luar,” keluh salah satu warga se...

Banjir merendam jalur utama Sumenep-Pamekasan, menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pemangku kebijakan setempat.  Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, secara terbuka mengkritik PT Garam (Persero), menyayangkan sikap kaku perusahaan milik negara tersebut dalam merespons kebutuhan mendesak warga. “PT Garam belum menunjukkan sikap kooperatif dalam penanganan banjir yang jelas-jelas menghambat aktivitas masyarakat,” cetus Bupati Achmad Fauzi.  Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan mendalam atas minimnya kontribusi PT Garam, terutama terkait pemanfaatan lahan mereka yang dianggap strategis untuk penanganan banjir. Banjir yang menggenangi jalur penghubung dua kabupaten utama di Madura itu bukan hanya mengganggu mobilitas, tapi juga berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan layanan publik.  Dalam situasi darurat semacam ini, publik menuntut kehadiran nyata semua pihak, terlebih BUMN yang beroperasi langsung di wilayah terdampak. Menanggapi kritik tersebut, PT Garam...

Langkah Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi dengan para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura pada 24 Mei 2025 patut diapresiasi.  Ini adalah bagian dari upaya serius mempercepat pembentukan Provinsi Madura, sebuah cita-cita besar masyarakat Pulau Garam yang telah lama diperjuangkan. Namun, dalam euforia menyongsong pemekaran wilayah, ada satu hal yang sangat disayangkan: minimnya perhatian Bassra terhadap masalah korupsi yang makin mencemari ruang-ruang kekuasaan di Madura.  Saat sejumlah tokoh politik, pejabat daerah, hingga tokoh publik terseret kasus korupsi, publik berharap ada suara moral yang lantang, dan Bassra seharusnya bisa menjadi suara itu. Sebagai organisasi yang menaungi para ulama dan tokoh pesantren, Bassra memegang otoritas moral yang kuat di tengah masyarakat Madura yang religius.  Tatkala institusi sekuat ini memilih diam atau hanya fokus pada agenda politik administratif, maka hilanglah ...

Upaya pembentukan Provinsi Madura yang digalakkan Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) patut diapresiasi sebagai bentuk ikhtiar kolektif untuk memperoleh kemandirian administratif dan penguatan identitas kedaerahan.  Pertemuan itu digelar bersama para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura pada 24 Mei 2025 mencerminkan keseriusan gerakan ini. Namun, ada hal yang tak kalah mendesak untuk diperhatikan: maraknya praktik korupsi yang menodai wajah Madura.  Ironisnya, di tengah semangat pemekaran ini, Bassra seolah belum menunjukkan keberpihakan yang tegas terhadap pemberantasan korupsi.  Padahal, kasus-kasus korupsi yang menjerat politisi, pejabat daerah, dan tokoh publik telah mencederai kepercayaan masyarakat secara mendalam. Sebagai lembaga yang lahir dari kultur pesantren dan nilai-nilai keislaman, Bassra semestinya menyadari bahwa perjuangan membangun Madura tak cukup dengan pembentukan provinsi semata.  Lebih dari itu, perjuangan...

Di tengah rasa bangga saya karena Bassra (Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura) menggelar rapat percepatan pembentukan Provinsi Madura, terselip di hati ini sebuah kesedihan mendalam. Karena selama ini perhatian Bassra terhadap praktik korupsi yang menyentuh segala sendi kehidupan masyarakat amat minim perhatian.  Rapat koordinasi penting Bassra digelar pada Sabtu (24/5/2025), di Ruang Rapat Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Kabupaten Bangkalan. Hadir dalam rapat penting tersebut para bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura.  Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya strategis untuk mempercepat pembentukan Provinsi Madura, yang telah lama menjadi cita-cita kolektif masyarakat Pulau Garam. Namun, di tengah semangat pemekaran tersebut, muncul kritik terhadap Bassra yang dinilai belum memberikan perhatian khusus terhadap persoalan krusial lain yang mencuat di Madura, yaitu maraknya praktik korupsi.  Padahal, sejumlah tokoh politik, kalangan...

Dilansir dari blok-a.com, edisi Ahad (25/5/2025), warga Desa Sogian, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep, mengaku terkejut ketika bantuan perlengkapan dapur senilai Rp1,5 juta per orang dari BPRS Bhakti Sumekar diminta kembali oleh oknum aparatur desa setelah diserahkan secara simbolis. Para penerima bantuan, termasuk G dan A, menyatakan bahwa oknum perangkat desa meminta bantuan tersebut secara terang-terangan di depan umum tanpa penjelasan yang jelas. A menyaksikan sekitar 80 orang lainnya juga mengalami hal yang sama dan merasa takut untuk menolak. Insiden ini menimbulkan kecurigaan apakah bantuan ini benar-benar menyentuh rakyat atau hanya simbolis belaka. Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar, Hairil Fajar, menyatakan akan melakukan pengecekan lebih lanjut, sementara Kepala Desa Sogian belum memberikan tanggapan atas dugaan penarikan bantuan tersebut.[]

Dilansir dari tintaglobal.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Diskusi Berkelanjutan Provinsi Madura digelar di Universitas Trunojoyo Madura (UTM) pada 24 Mei 2025, dihadiri oleh para pemimpin strategis dari berbagai daerah di Madura, termasuk bupati dan tokoh penting lainnya. Mereka bersatu dalam visi membentuk provinsi sendiri dan memperjuangkan kemandirian Madura. Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, menegaskan bahwa perjuangan ini adalah panggilan sejarah untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan membuka jalan bagi generasi muda. Diskusi ini menjadi momentum menyatukan energi dan harapan seluruh elemen masyarakat untuk memperjuangkan masa depan Madura yang lebih mandiri dan berdikari. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa gerakan membentuk Provinsi Madura didukung secara menyeluruh.[]

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Badan Silaturrahmi Ulama Pesantren Madura (Bassra) menggelar rapat koordinasi dengan bupati, ketua dewan, dan pimpinan perguruan tinggi se-Madura untuk mempercepat pembentukan Provinsi Madura. Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Achmad Zaini menyatakan bahwa perjuangan memandirikan Madura telah berlangsung puluhan tahun dan berbagai upaya telah dilakukan, termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan usulan kepada Presiden dan DPR. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk ulama, umara, dan akademisi, sangat kuat dan menjadi power untuk memohon kepada Presiden Prabowo agar Madura segera menjadi provinsi, sehingga masyarakat Madura bisa kian sejahtera, maju, dan berkembang. Bupati Sampang Slamet Junaidi menyatakan bahwa kepala daerah di Madura sepakat mendorong berpisahnya Madura dari Jawa Timur.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Jumat (23/5/2025), Ketua Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Jawa Timur, Sulaisi Abdurrazaq, meragukan kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menangani dugaan korupsi BSPS di Sumenep. Sulaisi menyatakan bahwa APH cenderung tidak serius dalam mengungkap kasus korupsi, seperti kasus pengelolaan dana Participating Interest (PI) minyak dan gas bumi di PT. Wira Usaha Sumekar (WUS) yang tidak terungkap hingga ke pelaku utama. Ia juga khawatir bahwa APH dalam kasus BSPS sudah dikondisikan sejak awal pemeriksaan, sehingga pelaku utama tidak akan terungkap dan hanya pihak tertentu yang dikorbankan. Sulaisi meminta agar kinerja APH dalam kasus ini perlu diawasi agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. [Surya]

Dilansir dari seputarjatim.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsojudo, mengkritik PT Garam karena dinilai tidak kooperatif dalam upaya penanggulangan banjir di jalur vital Sumenep-Pamekasan. PT Garam dianggap terlalu kaku dalam memanfaatkan lahannya yang berada di titik krusial penanganan banjir, sehingga menghambat solusi teknis yang telah disiapkan pemerintah daerah. Bupati meminta PT Garam untuk lebih peduli terhadap keselamatan masyarakat dan tidak hanya berdalih administratif. Pemkab Sumenep telah berulang kali mengajak PT Garam berdiskusi, namun langkah konkret belum terlihat. Bupati menekankan bahwa penanganan banjir adalah persoalan kemanusiaan yang memerlukan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan.[]

Dilansir dari analisnews.co.id, edisi Sabtu (24/5/2025), Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menggelar Deklarasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan Penandatanganan Pakta Integritas Tahun Ajaran 2025/2026 untuk menciptakan sistem pendidikan yang bersih dan berkeadilan. Kegiatan ini merupakan komitmen kolektif untuk mengawal proses penerimaan murid baru yang bebas dari pungutan liar dan kecurangan lainnya. Sistem penerimaan murid baru tahun ini menggunakan sistem berbasis online dengan empat jalur seleksi dan penerapan pembagian rayon berdasarkan domisili calon siswa untuk mendukung pemerataan akses pendidikan. Kepala Disdik Sumenep, Agus Dwi Saputra, menekankan pentingnya integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di daerah, serta mengajak masyarakat untuk mengawasi proses SPMB agar berlangsung jujur dan adil. Deklarasi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk reformasi pendidikan yang berkelanjutan dengan menjunjung tinggi nilai integritas dan tanggung jawab.[]

Dilansir dari madurapost.net, edisi Jumat (23/5/2025), seorang guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) berinisial AW di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) karena diduga melanggar peraturan kepegawaian. AW dilaporkan telah berpindah mengajar dari sekolah di wilayah kepulauan ke sekolah di daratan tanpa Surat Keputusan (SK) penempatan definitif dari pemerintah pusat. Lembaga Swadaya Masyarakat Jatim Corruption Watch (JCW) melakukan investigasi dan menemukan bahwa tindakan AW tidak sesuai dengan regulasi kepegawaian yang berlaku. Pelapor meminta agar SK pengangkatan AW sebagai guru P3K dibekukan sebagai bentuk penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Belum ada tanggapan resmi dari BKN maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait laporan tersebut.[]

Dilansir dari pamekasanchannel.com, edisi Sabtu (24/5/2025), Polres Pamekasan meluncurkan inovasi "Motor Pintar Bhabinkamtibmas", sebuah perpustakaan keliling yang bertujuan meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak dan remaja di pedesaan. Motor pintar ini dilengkapi dengan rak buku mini dan perlengkapan literasi lainnya, serta koleksi buku bacaan anak, cerita, motivasi, dan edukasi hukum. Kapolres Pamekasan, AKBP Hendra Eko Triyulianto, menyatakan bahwa program ini merupakan wujud komitmen Polri dalam mendukung peningkatan literasi dan transformasi menuju Polri yang Presisi, serta membangun generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter. Motor Pintar Bhabinkamtibmas diharapkan dapat memperkuat peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung pembangunan dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan edukatif bagi generasi muda di Pamekasan.[]

Berdiri dari kiri: Supriyadi, Ahmad Fajar, Agus Sugianto, beserta para siswa SMPN 1 Pasongsongan. [Foto: Surya] SUMENEP - SMPN 1 Pasongsongan mengadakan kegiatan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Panaongan 3. Sabtu, (24/5/2025).  Kegiatan ini diikuti oleh rombongan OSIS SMPN 1 Pasongsongan bersama dua orang guru pendamping dan disambut hangat Kepala SDN Panaongan 3, Agus Sugianto.  "Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi langsung kepada calon peserta didik tentang program pendidikan yang ditawarkan  SMPN 1 Pasongsongan," terang Supriyadi, salah seorang guru pendamping SMPN 1 Pasongsongan.  Dalam sosialisasi, pengurus OSIS memaparkan profil sekolah, visi dan misi, serta program unggulan seperti Kelas Unggulan Akademik, dan Ekstrakurikuler Seni dan Olahraga.  Mereka juga menampilkan dokumentasi prestasi siswa-siswi SMPN 1 Pasongsongany ang telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat kecamatan hingga provinsi.  Sesi sosial...

Dilansir dari trendikabar.com, edisi Jumat (23/5/2025), kasus dugaan penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, terus bergulir setelah seorang jurnalis melakukan investigasi dan mempublikasikan laporan. Tapi Kepala Desa Dungkek, Jumahri, memberikan klarifikasi melalui media lain, namun tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari jurnalis yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Dugaan penyimpangan melibatkan penggunaan identitas warga tanpa persetujuan, dengan salah satu warga penerima bantuan, Pak Asi, mengaku hanya diberi uang Rp1 juta tanpa mengetahui tentang program tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta peran kepala desa lain yang mengirimkan klarifikasi Jumahri ke media online lain. Ia menegaskan komitmennya untuk menyuarakan kebenaran dan meminta pihak berwenang mengusut kasus tersebut secara tuntas.[]

Dilansir dari dimadura.id, edisi Jumat (23/5/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perikanan setempat mengoptimalkan sektor akuakultur untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengembangkan perikanan budidaya. Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan udang, termasuk benih, sarana produksi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kangean yang masih memiliki permintaan tinggi namun pasokan terbatas. Pengembangan budidaya laut juga dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Kamis (22/5/2025), Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menganggarkan Rp 4,7 miliar untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi ketua dan tiga wakil ketua DPRD Pamekasan pada APBD 2025. Meskipun anggaran telah disetujui, pengadaan mobdin belum direalisasikan karena pimpinan DPRD masih mempertimbangkan dan berempati pada keadaan fiskal APBD yang defisit. Pelaksana harian Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menyatakan bahwa keputusan pengadaan mobdin akan diprioritaskan setelah mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting dan situasi sulit yang dihadapi rakyat. Hingga saat ini, belum ada pengajuan pencairan anggaran untuk mobdin dari Sekretariat DPRD.[]

Dilansir dari madura.tribunnews.com, edisi Rabu (21/5/2025), anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setempat untuk melakukan riset mendalam terkait persoalan banjir yang sering terjadi di Sumenep. Menurut Hairul, BRIDA memiliki kewajiban untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang penanganan banjir yang tepat dan terukur. Ia menekankan bahwa penelitian komprehensif diperlukan untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam, bukan hanya memberikan bantuan saat bencana terjadi. Hairul berharap BRIDA dapat memberikan hasil riset yang bermanfaat bagi Bupati untuk dijadikan kebijakan penanganan banjir yang efektif.[]

Dilansir dari news9.id, edisi Kamis (22/5/2025), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih tinggi meskipun mengalami penurunan tipis pada tahun 2024 menjadi 1,69% atau sekitar 19.302 jiwa. Anggota Fraksi PAN, Hairul Anwar, mengungkapkan bahwa lambatnya penurunan angka pengangguran mencerminkan lemahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ia juga menilai bahwa kegiatan seperti job fair belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan lebih bersifat seremonial. Selain itu, Hairul juga menyoroti meningkatnya ketimpangan ekonomi di Sumenep yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka gini ratio.[]

Dilansir dari news9.id, edisi Kamis (22/5/2025), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) memeriksa sekitar 100 saksi terkait dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep senilai Rp109,8 miliar. Pemeriksaan dilakukan di bawah pengamanan ketat dan mencakup berbagai latar belakang, termasuk pejabat teknis, kontraktor, dan penerima bantuan. Dugaan penyimpangan mencakup pemalsuan data, proyek fiktif, dan pemotongan dana tidak sesuai prosedur. Kejati Jatim berjanji akan menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu dan mengungkap siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya. Kasus ini berpotensi menjadi salah satu korupsi bantuan sosial terbesar di Jawa Timur dan meninggalkan dampak pada kepercayaan publik terhadap birokrasi.[]

Oleh: Sulaisi Abdurrazaq Saksi dari Sapeken, Sumenep, penerima BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) mengaku diminta diam oleh oknum pemerintah desa apabila diperiksa aparat penegak hukum.  Ini bukan masalah kecil. Ini adalah alarm keras bahwa proses hukum sedang coba dimanipulasi. Jika terbukti saksi dibujuk, ditekan, atau diarahkan supaya bicara “sesuai keinginan pihak tertentu”, jelas ini upaya mengakali hukum, karena saksi dimanfaatkan untuk menyembunyikan kebenaran. Bentuk bujukan bisa beragam; disuruh jangan sebut nama siapa-siapa, diancam tak akan dapat bantuan lagi kalau buka suara, dijanjikan sesuatu asal diam saja. Jika masuk penyidikan, yang demikian itu bisa dijerat pidana dan dapat dikualifikasi obstruction of justice. Pasal yang dapat diterapkan misalnya: Pasal 21 UU Tipikor, Menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan saksi —> penjara 3–12 tahun. Pasal 242 KUHP, Saksi memberi keterangan palsu —> penjara hingga 7 tahun.  Kalau yang menyuruh aparat desa at...

Dilansir dari kabarbaru.co, edisi Rabu (21/5/2025), anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, tegas membantah pernyataan Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sumenep yang mengklaim tingkat elektrifikasi di kepulauan Sumenep mencapai 92,86 persen. Menurut Hairul, angka tersebut tidak akurat karena masih banyak warga kepulauan yang belum teraliri listrik, terutama masyarakat kurang mampu. Ia menilai DPMD perlu lebih teliti dalam mengklaim data tanpa dasar yang jelas dan terukur. Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan elektrifikasi di kepulauan yang belum teraliri listrik dengan menggunakan PLTD maupun PLTS.[]

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Rabu (21/5/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan mega korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep senilai sekitar Rp 108 miliar. Hasil investigasi menemukan indikasi kecurangan, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, pembayaran bahan bangunan yang tidak sesuai, dan adanya transfer uang yang diduga bagian dari tindak pidana korupsi. Kasus ini kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan beberapa kepala desa telah diperiksa. Menteri PKP Maruarar Sirait dan Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman telah membahas kasus ini dengan Komisi V DPR RI dan Bupati Sumenep.[]

Dilansir dari suaranusantara.online, edisi Rabu (21/5/2025), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap Pertama 2025 di Kabupaten Sumenep mengalami keterlambatan pencairan hingga pertengahan Mei, memicu kekhawatiran di kalangan sekolah. Dugaan keterlambatan disebabkan oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Sumenep. Kebijakan Dinas Pendidikan yang memberlakukan pencairan dana dalam empat tahap untuk sekolah dengan alokasi dana di atas Rp 100 juta juga menuai kecaman dan dianggap memberatkan sekolah. Kondisi ini berpotensi menghambat kualitas belajar mengajar dan operasional sekolah, sehingga pihak terkait perlu segera mencari solusi dan memastikan dana BOS dapat diterima tanpa birokrasi yang berbelit-belit.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Selasa (20/5/2025), warga penerima BSPS di Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Marwiya mengaku disuruh aparat desa setempat untuk diam terkait bantuan yang diterimanya dan diminta untuk tidak membuka informasi apa pun tentang proyek tersebut. Marwiya juga diminta untuk datang ke Sumenep kota tanpa menerima surat pemanggilan secara langsung dan harus menanggung biaya transportasi sendiri. Sementara itu, Kepala Desa Paliat membantah adanya upaya pengondisian dan menyatakan bahwa kasus BSPS bukanlah rahasia lagi dan sudah diketahui masyarakat. Marwiya juga mengeluhkan kualitas bantuan BSPS yang diterimanya, yang dinilai lebih buruk dari kondisi rumah sebelumnya. []

Lukisan karya Al Fath. [Foto: Surya] JAKARTA - Dahsyat! Itulah kesan pertama ketika melihat lukisan Al Fath di studionya. Rabu (21/5/2025).  Dia adalah seorang perupa profesional asal Desa/Kecamatan Pasongsongan,, Kabupaten Sumenep, Madura, telah menjadi incaran para pesohor di tanah air.  Pria berusia lebih 50 tahun ini telah menekuni karier sebagai perupa selama bertahun-tahun dan kini menetap di Jakarta.  Keahliannya dalam menciptakan lukisan yang realistis dan ekspresif telah membuatnya laris manis di kalangan publik figur. "Kebanyakan dari mereka memesan lukisan dirinya sendiri," ungkapnya rileks.  Dengan sentuhan kuas yang terampil, Al Fath mampu menangkap ekspresi dan karakter unik dari setiap subjeknya.  Hasilnya, lukisan-lukisan yang dihasilkan Al Fath tidak hanya indah dipandang, tapi juga memiliki nilai artistik yang tinggi bagi pemiliknya. Walau telah sukses dan banyak menerima pesanan dari para pesohor, Al Fath tetap menjaga harga lukisannya agar te...