Apoy Madura

Berdiri dari kiri: Supriyadi, Ahmad Fajar, Agus Sugianto, beserta para siswa SMPN 1 Pasongsongan. [Foto: Surya] SUMENEP - SMPN 1 Pasongsongan mengadakan kegiatan sosialisasi Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SDN Panaongan 3. Sabtu, (24/5/2025).  Kegiatan ini diikuti oleh rombongan OSIS SMPN 1 Pasongsongan bersama dua orang guru pendamping dan disambut hangat Kepala SDN Panaongan 3, Agus Sugianto.  "Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi langsung kepada calon peserta didik tentang program pendidikan yang ditawarkan  SMPN 1 Pasongsongan," terang Supriyadi, salah seorang guru pendamping SMPN 1 Pasongsongan.  Dalam sosialisasi, pengurus OSIS memaparkan profil sekolah, visi dan misi, serta program unggulan seperti Kelas Unggulan Akademik, dan Ekstrakurikuler Seni dan Olahraga.  Mereka juga menampilkan dokumentasi prestasi siswa-siswi SMPN 1 Pasongsongany ang telah menorehkan berbagai prestasi di tingkat kecamatan hingga provinsi.  Sesi sosial...

Dilansir dari trendikabar.com, edisi Jumat (23/5/2025), kasus dugaan penyimpangan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, terus bergulir setelah seorang jurnalis melakukan investigasi dan mempublikasikan laporan. Tapi Kepala Desa Dungkek, Jumahri, memberikan klarifikasi melalui media lain, namun tidak menanggapi permintaan konfirmasi dari jurnalis yang pertama kali mengungkap kasus tersebut. Dugaan penyimpangan melibatkan penggunaan identitas warga tanpa persetujuan, dengan salah satu warga penerima bantuan, Pak Asi, mengaku hanya diberi uang Rp1 juta tanpa mengetahui tentang program tersebut. Kasus ini memunculkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta peran kepala desa lain yang mengirimkan klarifikasi Jumahri ke media online lain. Ia menegaskan komitmennya untuk menyuarakan kebenaran dan meminta pihak berwenang mengusut kasus tersebut secara tuntas.[]

Dilansir dari dimadura.id, edisi Jumat (23/5/2025), Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui Dinas Perikanan setempat mengoptimalkan sektor akuakultur untuk mendukung ketahanan pangan nasional dengan mengembangkan perikanan budidaya. Dinas Perikanan memberikan bantuan kepada kelompok pembudidaya ikan air tawar seperti lele, nila, dan udang, termasuk benih, sarana produksi, dan perlengkapan pendukung lainnya. Dengan anggaran sekitar Rp3 miliar, program ini diharapkan dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan seperti Kangean yang masih memiliki permintaan tinggi namun pasokan terbatas. Pengembangan budidaya laut juga dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Kamis (22/5/2025), Pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menganggarkan Rp 4,7 miliar untuk pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi ketua dan tiga wakil ketua DPRD Pamekasan pada APBD 2025. Meskipun anggaran telah disetujui, pengadaan mobdin belum direalisasikan karena pimpinan DPRD masih mempertimbangkan dan berempati pada keadaan fiskal APBD yang defisit. Pelaksana harian Ketua DPRD Pamekasan, Khairul Umam, menyatakan bahwa keputusan pengadaan mobdin akan diprioritaskan setelah mempertimbangkan kebutuhan yang lebih penting dan situasi sulit yang dihadapi rakyat. Hingga saat ini, belum ada pengajuan pencairan anggaran untuk mobdin dari Sekretariat DPRD.[]

Dilansir dari madura.tribunnews.com, edisi Rabu (21/5/2025), anggota Komisi I DPRD Kabupaten Sumenep, Hairul Anwar, meminta Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) setempat untuk melakukan riset mendalam terkait persoalan banjir yang sering terjadi di Sumenep. Menurut Hairul, BRIDA memiliki kewajiban untuk memberikan masukan kepada pemerintah daerah tentang penanganan banjir yang tepat dan terukur. Ia menekankan bahwa penelitian komprehensif diperlukan untuk meminimalkan kerusakan dan kerugian akibat bencana alam, bukan hanya memberikan bantuan saat bencana terjadi. Hairul berharap BRIDA dapat memberikan hasil riset yang bermanfaat bagi Bupati untuk dijadikan kebijakan penanganan banjir yang efektif.[]

Dilansir dari news9.id, edisi Kamis (22/5/2025), tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, masih tinggi meskipun mengalami penurunan tipis pada tahun 2024 menjadi 1,69% atau sekitar 19.302 jiwa. Anggota Fraksi PAN, Hairul Anwar, mengungkapkan bahwa lambatnya penurunan angka pengangguran mencerminkan lemahnya pertumbuhan ekonomi daerah dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja. Ia juga menilai bahwa kegiatan seperti job fair belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan lebih bersifat seremonial. Selain itu, Hairul juga menyoroti meningkatnya ketimpangan ekonomi di Sumenep yang ditunjukkan oleh meningkatnya angka gini ratio.[]

Dilansir dari news9.id, edisi Kamis (22/5/2025), Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) memeriksa sekitar 100 saksi terkait dugaan korupsi dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep senilai Rp109,8 miliar. Pemeriksaan dilakukan di bawah pengamanan ketat dan mencakup berbagai latar belakang, termasuk pejabat teknis, kontraktor, dan penerima bantuan. Dugaan penyimpangan mencakup pemalsuan data, proyek fiktif, dan pemotongan dana tidak sesuai prosedur. Kejati Jatim berjanji akan menuntaskan kasus tersebut tanpa pandang bulu dan mengungkap siapa pun yang terlibat, baik pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya. Kasus ini berpotensi menjadi salah satu korupsi bantuan sosial terbesar di Jawa Timur dan meninggalkan dampak pada kepercayaan publik terhadap birokrasi.[]

Dilansir dari kabarbaru.co, edisi Rabu (21/5/2025), anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, tegas membantah pernyataan Kepala DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Sumenep yang mengklaim tingkat elektrifikasi di kepulauan Sumenep mencapai 92,86 persen. Menurut Hairul, angka tersebut tidak akurat karena masih banyak warga kepulauan yang belum teraliri listrik, terutama masyarakat kurang mampu. Ia menilai DPMD perlu lebih teliti dalam mengklaim data tanpa dasar yang jelas dan terukur. Sementara itu, Kepala DPMD Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan elektrifikasi di kepulauan yang belum teraliri listrik dengan menggunakan PLTD maupun PLTS.[]

Dilansir dari klikmadura.com, edisi Rabu (21/5/2025), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menemukan dugaan mega korupsi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep senilai sekitar Rp 108 miliar. Hasil investigasi menemukan indikasi kecurangan, seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, pembayaran bahan bangunan yang tidak sesuai, dan adanya transfer uang yang diduga bagian dari tindak pidana korupsi. Kasus ini kini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan beberapa kepala desa telah diperiksa. Menteri PKP Maruarar Sirait dan Inspektur Jenderal PKP Heri Jerman telah membahas kasus ini dengan Komisi V DPR RI dan Bupati Sumenep.[]

Dilansir dari suaranusantara.online, edisi Rabu (21/5/2025), Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahap Pertama 2025 di Kabupaten Sumenep mengalami keterlambatan pencairan hingga pertengahan Mei, memicu kekhawatiran di kalangan sekolah. Dugaan keterlambatan disebabkan oleh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur terkait pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Sumenep. Kebijakan Dinas Pendidikan yang memberlakukan pencairan dana dalam empat tahap untuk sekolah dengan alokasi dana di atas Rp 100 juta juga menuai kecaman dan dianggap memberatkan sekolah. Kondisi ini berpotensi menghambat kualitas belajar mengajar dan operasional sekolah, sehingga pihak terkait perlu segera mencari solusi dan memastikan dana BOS dapat diterima tanpa birokrasi yang berbelit-belit.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Selasa (20/5/2025), warga penerima BSPS di Desa Paliat, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, Marwiya mengaku disuruh aparat desa setempat untuk diam terkait bantuan yang diterimanya dan diminta untuk tidak membuka informasi apa pun tentang proyek tersebut. Marwiya juga diminta untuk datang ke Sumenep kota tanpa menerima surat pemanggilan secara langsung dan harus menanggung biaya transportasi sendiri. Sementara itu, Kepala Desa Paliat membantah adanya upaya pengondisian dan menyatakan bahwa kasus BSPS bukanlah rahasia lagi dan sudah diketahui masyarakat. Marwiya juga mengeluhkan kualitas bantuan BSPS yang diterimanya, yang dinilai lebih buruk dari kondisi rumah sebelumnya. []

Lukisan karya Al Fath. [Foto: Surya] JAKARTA - Dahsyat! Itulah kesan pertama ketika melihat lukisan Al Fath di studionya. Rabu (21/5/2025).  Dia adalah seorang perupa profesional asal Desa/Kecamatan Pasongsongan,, Kabupaten Sumenep, Madura, telah menjadi incaran para pesohor di tanah air.  Pria berusia lebih 50 tahun ini telah menekuni karier sebagai perupa selama bertahun-tahun dan kini menetap di Jakarta.  Keahliannya dalam menciptakan lukisan yang realistis dan ekspresif telah membuatnya laris manis di kalangan publik figur. "Kebanyakan dari mereka memesan lukisan dirinya sendiri," ungkapnya rileks.  Dengan sentuhan kuas yang terampil, Al Fath mampu menangkap ekspresi dan karakter unik dari setiap subjeknya.  Hasilnya, lukisan-lukisan yang dihasilkan Al Fath tidak hanya indah dipandang, tapi juga memiliki nilai artistik yang tinggi bagi pemiliknya. Walau telah sukses dan banyak menerima pesanan dari para pesohor, Al Fath tetap menjaga harga lukisannya agar te...

Dilansir dari javanetwork.co.id, edisi Selasa (20/5/2025), Untung adalah seorang guru penyandang disabilitas asal Kecamatan Batang-Barang, Sumenep, ia dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori pendidikan di Liputan 6 SCTV Awards 2025. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, Untung tetap teguh mengabdi sebagai pendidik dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Titiek Soeharto, yang menyampaikan rasa bangga atas keteladanan Untung. Untung sendiri mempersembahkan penghargaan itu untuk seluruh pejuang pendidikan di pelosok negeri dan menekankan pentingnya pendidikan dalam membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.[]

Dilansir dari suaranet.id, edisi Selasa (20/5/2025), Polres Pamekasan membongkar bilik mencurigakan di area pemakaman Ronggosukowati yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba setelah adanya pengaduan masyarakat. Pada penggerebekan sebelumnya, petugas berhasil mengamankan empat orang beserta barang bukti berupa sabu-sabu dan alat isap. Para pelaku dijerat dengan pasal penyalahgunaan narkotika dan diancam hukuman penjara minimal 4 tahun hingga maksimal 12 tahun. Kapolres Pamekasan menyatakan bahwa tindakan tegas ini merupakan respons cepat atas laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas mencurigakan di area makam.[]

Dilansir dari mediajatim.com, edisi Selasa (20/5/2025), Polres Pamekasan meringkus empat tersangka penyalahgunaan narkoba di bilik area makam Raja Ronggosukowati. Empat tersangka tersebut diamankan beserta barang bukti berupa sabu-sabu seberat total sekitar 1,16 gram dan peralatan untuk menggunakan narkoba. Penggerebekan dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat yang menyebutkan bahwa bilik tersebut menjadi tempat penyalahgunaan narkoba. Para tersangka diancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun berdasarkan Undang-Undang Narkotika.[]

Dilansir dari swararakyat.com, edisi Senin (19/5/2025), Kapolres Sumenep, AKBP Rivanda, memimpin upacara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Bripka VA yang melanggar kode etik Polri. Upacara tersebut digelar di Mapolres Sumenep dan dihadiri oleh pejabat utama serta personel Polres. Kapolres menyampaikan rasa sedih dan menekankan pentingnya menjaga integritas dan disiplin sebagai anggota Polri. Ia juga mengingatkan personel untuk tidak terlibat dalam pelanggaran, menjaga citra institusi, dan melayani masyarakat dengan tulus dan profesional. Kapolres berharap upacara serupa tidak perlu terjadi lagi di masa mendatang dan membuka ruang untuk perbaikan bagi anggota yang ingin berubah.[]

Dilansir dari cnnindonesia.com, edisi Senin (19/5/2025), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait alias Ara mengungkapkan dugaan korupsi Rp109 miliar dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau 'bedah rumah' di Kabupaten Sumenep, Madura. Dugaan korupsi tersebut termasuk modus seperti suami dan istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menerima dana bantuan ganda, penerima bantuan yang memiliki rumah bagus dan termasuk keluarga mampu, serta permainan dalam nota bahan bangunan. Kementerian PKP telah membantah dugaan korupsi tersebut dengan mengundang Ketua Badan Anggaran DPR RI dan Bupati Sumenep, dan sepakat membawa kasus tersebut ke proses penegakan hukum.[]

Dilansir dari liputan12.id, Senin (19/5/2025), pembiayaan Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menuai sorotan karena setiap siswa madrasah dikenakan pungutan biaya, meskipun tidak semua siswa terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Ketua Panitia Porseni menjelaskan bahwa sistem pembiayaan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ketua Kelompok Kerja Madrasah (KKM) se-Kabupaten Sumenep, dengan biaya pendaftaran sebesar Rp50.000 untuk peserta. Namun, kebijakan ini menimbulkan kontroversi di kalangan Kepala Madrasah yang merasa terbebani dengan pungutan biaya tersebut, terutama bagi siswa yang tidak mengikuti ajang tersebut.[]

SUMENEP - Jembatan Sungai Angsono di Kecamatan Pasongsongan menjadi sorotan warga karena tidak adanya penerangan pada malam hari. Senin (19/5/2025). Jembatan ini menghubungkan antara Desa Pasongsongan dan Desa Panaongan.  Warga mengeluhkan tidak adanya lampu jalan yang membuat area tersebut gelap gulita pada malam hari.  Hal ini menimbulkan kekhawatiran warga akan terjadinya tindak pidana dan hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dipasang lampu jalan.  Selanjutnya, warga berharap adanya perhatian dari pihak berwenang untuk memasang lampu penerangan di area tersebut demi keamanan dan keselamatan warga. [Surya]

Dilansir dari pilarpos.id, edisi Ahad (18/5/2025), Polres Sampang, Madura, Jawa Timur, menggagalkan dugaan penyelundupan pupuk bersubsidi seberat 9,6 ton pada 3 April 2025, namun kasus ini belum jelas tindak lanjutnya. Kapolres Sampang AKBP Hartono sebelumnya menyatakan akan memburu pelaku dan telah memanggil beberapa saksi, tetapi hingga saat ini belum ada kabar lebih lanjut. Kasi Humas Polres Sampang Ipda Gama Rizaldi menyatakan bahwa Kanit yang menangani kasus tersebut sedang diganti, sehingga belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut tentang perkembangan kasus ini.[]